PUBLIC RELATIONS AUTHORITY OF BALI REGIONAL POLICE IN PREVENTING THE SPREAD OF HOAX NEWS THROUGH SOCIAL MEDIA
Keywords:
Hoax, Bali Police Public Relations, PreventionAbstract
Hoax reporting itself is fake news in an attempt to deceive or outsmart the reader/hearer to believe something even though the fake news maker knows that the news is fake. Hoax outbreaks have become a national problem, including division, political instability and security disturbances that have the potential to hinder national development. Based on this, the authors raise two problem formulations, namely how is the effectiveness of public relations (PR) in optimizing news through social media for the spread of hoax news in the jurisdiction of the Bali Regional Police and how are public relations efforts (PR) optimizing reporting through social media regarding clarification of the spread hoax news in the jurisdiction of the Bali Regional Police.The type of research in this study uses the Empirical Legal research method where the nature of this research is descriptive using primary and secondary data and data sources where the data is obtained by observation data collection techniques, interviews and documentation then the data obtained will be processed and analyzed using a qualitative descriptive method.The conclusion of this research is that the effectiveness of public relations (PR) in optimizing news coverage through social media on the spread of hoax news in the legal area of the Bali regional police is not yet effective, because there is still spreading hoax news that occurs in the legal area of the Bali regional police, given the role of police public relations. The Bali area has a pre-emptive and preventive role in the form of outreach through social media and directly as a form of bridging information that is appropriate to the community, as well as clarifying fake news circulating. Public Relations (PR) efforts in optimizing news through social media related to clarification of the spread of hoax news in the jurisdiction of the Bali Regional Police are Pre-emptive Efforts, by conducting outreach through social media, Preventive Efforts, by forming a Cyber Patrol Task Force (Satgas CyberPatrol) in cyberspace, to carry out monitoring, surveillance of accounts, sites, blogs, social media that broadcast fake news and carry out counters, take persuasive steps, block them by coordinating with other authorities and rectify by providing true information to calm the public of the fake news and Repressive Efforts by carrying out investigations, and investigations of the perpetrators to be processed through the Criminal Justice system.References
Achmad Ali. 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta, Penerbit Kencana.
Agus Raharjo, 2002, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama
Alvin S Johnson. 2014, Sosiologi Hukum. Jakarta, Rineka Cipta.
Arief Budiman, dkk., 2008. Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai Jakarta, Erlangga,
A.M, Morissan. 2010. Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Jakarta : Penerbit Kencana
Arni Muhmmad, 2014, Komunikasi Organisasi, Jakarta, PT. Bumi Aksara
Asril Sitompul, 2004, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
Bambang Poernomo. 1988, Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta, Amarta Buku.
Barda Nawawi Arief, 2008, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti,
___________________, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti Bandung,
____________________, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
____________________, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya,
Budi Agus Riswandi, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia, Yogyakarta, UII Press,
Deddy Mulyana, 2007, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
Dellyana, Shant. 2008, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta, Liberty
Dan Zarella. 2010,The Social Media Marketing Book. Oreilly media. USA.
Eny Kusdarini, 2011, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Yogyakarta, UNY Press,
Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, PT. Refika Aditama,
Ega Dewa Putra, 2014, Menguak Jejaring Sosial, Graha Ilmu, Serpong.
Gassing, Syariffudin S. Suryanto. 2016. Public Relations. Jakarta: Andi Publisher
Ilham Panunggal Jati Darwin, 2018, Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax), Lampung, Universitas Lampung,
Indrohato, 2014, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung
J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2014, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta, Prenada Media
Josua Sitompul, 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta, Tatanusa,
Juanda, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Alumni,
Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2007. Jakarta. Balai Pustaka,
Kotler, Philip dan Kevin Keller. 2012. Marketing Management Edisi 14, Global Edition. United States: Pearson Prentice Hall.
Muhammad Mufid, 2013, Etika dan Filsafat Komunikasi, Jakarta, Kencana,
_______________, 2015, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, Jakarta.Kencana,
Nur Basuki Winanrno, 2013, PenyalahgunaanWewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, laksbang mediatama,
Paulus Hadisuprapto, 2014, Juvenile Delinquency, Bandung, Citra Aditya Bakti,
Puntoadi, Danis, 2011, Meningkatkan penjualan melalui media sosial. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama
Ridwan HR. 2010. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Yogyakarta Penerbit Rajawali Pers.
Roudhonah, 2007, Ilmu Komunikasi, Jakarta, UIN Press,
Ruslan, Rosady. 2016. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Samsul Wahidin, 2016, Hukum Pers, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sadjijono, 2012, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, LaksBang Pressindo,
Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Jakarta, Rajawali Press,
Satjipto Rahardjo, 2011, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Jakarta, Penerbit Buku Kompas,
Soerjono Soekanto 2011,Faktor-FaktoryangMempengaruhiPenegakanHukum, Jakarta, Raja GrafindoPersada
_______________, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
Stout HD, 2004, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung Alumni,
Subekti, 2012, Hukum Perjanjian, Jakarta, Citra Aditya Bakti,
Sudarto, 2012, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung PT. Alumni,
Sudikno Mertokusumo, 2013, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty,
Thamrin Dahlan, 2016, Bukan Hoax, Jakarta, Peniti Media,
Wijono Prodjodikoro, 2010, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, Mandar Maju,
Wiryanto, 2004, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta, PT. Grasindo
Wahid, Abdul. 2002. Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA
Yulies Tina Masriani. 2014, PengantarHukum Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika.
Internet
Sejarah Polda Bali | Polda Bali. bali.polri.go.id. diakses pada tanggal 16 Mei 2023.
KBBI Daring, Hoaks, https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 16 Mei 2023.
Herlinda, Pengertian Hoax Asal Usul dan Contohnya. http://www.komunikasipraktis.com Diakses tanggal 16 Mei 2023.
Henderi, Muhammad Yusup, Yuliana Isma Graha. 2007, Pengertian Media Sosial, (Online), http://wlipurn.blogspot.co.id/2017/04/wlipurn.html, diakses pada 16 Mei 2023.
Vina, 2022, Apa itu Hoax Ini Dampak Buruk dan Cara Mengatasinya dalam Bisnis, https://accurate.id. diakses pada tanggal 24 Mei 2023.
Wikipedia. Pemberitaan Palsu. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses 16 Mei 2023.
Jurnal
Arka, I. W., & Sutawan, I. G. (2020). Implementasi PERDA Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata terhadap Biro Perjalanan Wisata dalam Pemungutan Jasa Wisata. Kerta Dyatmika, 17(2), 1-11.
Christiany Juditha, 2018, “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya”, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, hlm. 31.
Gede, A. A. K., & Indradewi, A. S. N. (2021). Pengaturan Pendaftaran Pendirian CV Berdasarkan KUHD dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Kerta Dyatmika, 18(1)), 56-67.
Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Jurnal Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 70
Masyarakat Telematika. "Hasil survey Mastel tentang wabah hoax nasional." Jakarta: Masyarakat Telematika Indonesia. Diambil dari www. mastel. id (2017).
Pane, Musa Darwin , 2018, "Hyperreality of Law Between Hoax and Enforcement of Law no. 19 Year 2016: an Actualization of Technology Shift Law Perspective." International Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018). Atlantis Press, hlm. 11
Pransista, F. A. (2022). Pertanggungjawaban Tindak Pidanapenyebaran Berita Bohong (HOAX) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polda Riau Tahun 2019-2020) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Ramadhan, W. (2020). Upaya Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polres Banyumas Guna Menciptakan Kamtibmas Menjelang Pemilu 2019. Police Studies Review, 4(1), 121-184.
Siddiq, Nur Aisyah. "Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Lex Et Societatis 5.10 (2017).
Winston Pontoh, 2017, Going Cocern, Jurnal Riset Akuntasi Going Concern, Vol. 2, No. 2.
Yusianto, D. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Berita Bohong (Hoax) Di Polda Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 I Wayan Arsa, Ni Ketut Wiratny, Kadek Dedy Suryana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
